Peresmiaan Pergub Bali No.104 Tahun 2018 Tentang JKN-KBS


_IMG_000000_000000

DETEKSIPOST.COM – DENPASAR – BALI, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan baru di Bidang Kesehatan yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional – Krama Bali Sejahtera, JKN-KBS. Rabu.27 februari 2019.
 
Hal ini, mengeluarkan Kebijakan di Bidang Kesehatan ini merupakan salah satu Program Prioritas dari 5(lima) Bidang Program Prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana sesuai dengan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” menuju Bali Era Baru. “ucap. Gubernur Bali I Wayan Koster.
 
Dikatakan Koster, program Pelayanan Kesehatan JKN-KBS ini merupakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada Krama Bali yang berkaitan dengan Jana Kerthi, “yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali; 1 pulau, 1 pola, dan 1 tata kelola.”jelasnya.
 
Selain itu untuk kebijakan baru ini dikeluarkan setelah mengkaji pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengandung beberapa kelemahan/ kekurangan.
 
Sehingga peraturan kesehatan yang mengandung kelemahan antara lain, Memakai rujukan secara bertingkat dan tidak terintegrasi sehingga pasien tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan, memerlukan waktu yang lama akibat lokasi yang berjauhan RS yang dirujuk, biaya operasional pasien lebih tinggi, tidak efektif dan tidak efisien. “ungkap I Wayan Koster.
 
Lebih lanjut dari aspek kepesertaan, hanya menyediakan layanan bagi, penduduk yang membayar premi kartu aktif 2 minggu setelah premi terbayar bayi baru lahir dari Ibu PBI daerah harus didaftarkan 2 minggu setelah lahir PBI Daerah dibatasi pelayanan kesehatan dasarnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah dari aspek iuran, peserta JKN yang menunggak premi tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan.
 
Pemberian pelayanan kesehatan hanya terbatas yang diatur dalam Perpres 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Tidak menyediakan pelayanan keluhan pasien
 
Akibat adanya berbagai kelemahan/ kekurangan dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tersebut, pasien penerima manfaat pelayanan seringkali mengalami keterlambatan, hambatan, masalah di fasilitas kesehatan (Puskesmas/RS) yang sangat merugikan pasien bahkan tidak mendapat kepastian pelayanan.
 
Lebih lanjut, bertitik tolak dari kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, dikeluarkan kebijakan baru yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan pelayanan kesehatan dalam JKN menjadi pelayanan kesehatan baru dengan nama Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional – Krama Bali Sejahtera, JKN-KBS.
 
Adapun kebijakan baru di bidang pelayanan kesehatan JKN-KBS tersebut memiliki kelebihan (on-top) dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan Perpres 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yaitu, dari aspek kepesertaan, menjangkau, seluruh Krama Bali.
 
Kartu langsung aktif saat menjadi peserta Bayi baru lahir dari Ibu PBI daerah langsung terdaftar otomatis PBI Daerah dapat dilayani di Fasiltas Kesehatan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Swasta.
 
Dari aspek iuran, Peserta JKN yang menunggak premi dapat didaftarkan menjadi peserta PBI Daerah dan Langsung dapat mengakses pelayanan kesehatan.
 
Sementara, dari aspek pelayanan kesehatan memperoleh manfaat tambahan, mulai dilaksanakan dalam APBD Perubahan 2019, yaitu: memperoleh pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer di Fasilitas Kesehatan, Faskes (Puskesmas/RS);
 
Sedangkan bagi pasien gawat darurat memperoleh fasilitas transportasi secara gratis dari tempat tinggal pasien menuju Fasilitas Kesehatan yang dituju (Puskesmas/RS).
 
Sistem penangangan keluhan dilakukan secara online dan terintegrasi se-Bali berbasis web dengan call center yang tersedia di Faskes, Dinas dan BPJS Kesehatan.
 
memperoleh pelayanan Visum et Repertum secara gratis, memperoleh fasilitas transportasi secara gratis untuk jenasah dari Puskesmas/RS ke alamat; dan memperoleh pelayanan terapi Hiperbarik (oksigen murni) secara gratis bagi pasien penyelam, luka bakar, dan pasien lainnya yang memerlukan. Menggunakan sistem rujukan baru berupa aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi JKN-KBS.
 
Penanganan keluhan dilaksanakan secara online dan terintegrasi berbasis web yang tersedia di Faskes Provinsi, Kabupaten/Kota melalui, Call Center dan Personal In Charge (PIC).
 
Anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan JKN-KBS adalah sebesar Rp. 495.671.353.200,-, dengan pola pembagian beban yaitu Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 170.468.649.798,-dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sebesar Rp. 325.202.703.402,- yang sudah disiapkan dalam APBD Tahun 2019.
 
Program Pelayanan Kesehatan JKN-KBS menjangkau sebanyak 4.192.457 Krama Bali dari total penduduk Bali yang berjumlah 4.245.108 atau telah mencapai target minimum sebesar 95% Universal Health Coverage (UHC).
 
Lanjut untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan JKN-KBS, “Saya mengintruksikan kepada semua pihak yang menjadi penyelenggara pelayanan kesehatan. Agar melaksanakan Pergub ini dengan sebaik-baiknya. “Tegas. I Wayan Koster.
 
Setulus-tulusnya, secara berdisiplin dan bertanggung-jawab, mendedikasikan diri dengan sepenuh hati kepada Krama Bali yaitu memberi pelayanan kesehatan terbaik dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kewenangan lembaganya.
 
Sebagai pelaksanaan Yadnya dalam kehidupan. Kepada seluruh penyedia pelayanan kesehatan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta agar memberi pelayanan yang terbaik kepada semua pasien, dengan tanpa membedakan (diskriminasi) pelayanan antar pasien.”jelas Koster.(TIM).