Wakil Presiden RI Membuka Secara Resmi Understanding Public Sector


IMG_20190314_203030285

DETEKSIPOST.COM – NUSA DUA, BALI, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak H. M. Jusuf Kalla beserta rombongannya menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan RJ-85/PK-PJJ, Kamis (14/3) pukul 09.20 wita tiba di Bali. Kemudian
disambut oleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P, bersama Gubernur Bali I Wayan Koster, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose dan sejumlah pejabat utama lainnya di VIP Room 1 Bandara I Gusti Ngurah Rai.
 
Kapendam IX/Udayana, Kolonel Kav Jonny Harianto G, S.I.P, ditengah kegiatan pengamanan VVIP menyampaikan, kunjungan Wakil Presiden kali ini dalam rangka membuka secara resmi Understanding Public Sector and Administration Reform For National Development di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Nusa Dua, Kabupaten Badung.
 
Setibanya di BNDCC, Wapres disambut oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Bupati Badung, dan General Manager BNDCC untuk selanjutnya didaulat menuju ruang Symposium yang mengusung tema “2019 State Capacity for Public Sector Reform and National Development In Indonesia, Korea, and Southeast Asia.
 
IMG_20190314_182316196
 
Selain itu Wapres H. M. Jusuf Kalla memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi Understanding Public Sector And Administration Reform For National Development yang dihadiri oleh delegasi dari Korea dan delegasi dari negara kawasan Asia Tenggara.
 
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani sengaja diundang dalam pertemuan dengan Bendesa Adat se Bali untuk mendengar pemaparan tentang pentingnya Bali menjaga tradisi dan kebudayaan melalui Desa Adat.
 
Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan, Bali memiliki 1.493 desa Adat yang keberadaannya berbeda dengan desa administratif. “jelasnya.
 
“Sehingga Desa Adat dibentuk oleh masyarakat sendiri, bukan oleh pemerintah. Desa Adat dipimpin oleh Bendesa, punya sistem pemerintahan sendiri ada eksekutif, legislatif, yudikatif ada rakyat, aturan hukum,” jelas. Koster.
 
Sekali lagi dikatakan I Wayan Koster, untuk menghidupkan Desa Adat sebagai penjaga tradisi, Koster mengatakan, butuh pendanaan seperti program Dana Desa. Selama ini, kata Koster, Bendesa Adat sebagai pemimpin Desa Adat bekerja mengabdi demi keberlangsungan adat dan tradisi di Bali.
 
“Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka penjaga gawang tradisi, apapun yang terjadi di masyarakat, para Bendesa ini yang pertama menanggulangi, seperti kematian atau kelahiran. Karena itu saya sangat sayangi mereka,” ujar Koster disambut riuh tepuk tangan.
 
“Kami serahkan kepada ibu sebagai pengelola keuangan negara dan saya juga siap berbicara dengan bapak Presiden,” tambah Koster.
 
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab ‘todongan’ I Wayan Koster.
 
“Caranya gimana, saya hadir disini sebenarnya untuk satu pertanyaan, caranya gimana?” ujar Sri Mulyani.
 
“Padahal pak Gubernur sebenarnya pengalamannya banyak di DPR RI, tapi biar kelihatan keren saya dihadirkan disini, sekarang caranya gimana?” tambah Sri Mulyani diikuti tawa ribuan Bendesa Adat yang hadir.
 
Menkeu memahami pentingnya nilai keharmonisan di masyarakat. “Social cohetion nilainya tidak terhingga, priceless. Sampai-sampai para Bendesa ini tidak dibayar,” ujar Sri Mulyani.
 
Dirinya akan memperjuangkan keberlangsungan Desa Adat di Bali. Namun ia menjelaskan, keuangan negara diputuskan atas inisiatif pemerintah dan DPR kemudian dituangkan dalam bentuk UU.
 
Target APBN tahun 2019 sebesar Rp 2.461 trilyun. Namun, nilai belanja negara mencapai Rp 2.461 trilyun.
 
“Jadi defisit. Transfer ke daerah jumlahnya juga cukup besar mencapai Rp 826,8 trilyun yang dibelanjakan dalam berbagai bentuk,” ujarnya.
 
Sri Mulyani menyebut, Dana Desa untuk Bali jumlahnya meningkat signifikan dari tahun 2015 sebesar Rp 180 milyar dan tahun 2019 mencapai Rp 630 milyar.(TIM)