Gubernur Bali Menang, Permohonan Uji Materi, Pergub Bali Nomor: 97 Tahun 2018 ditolak MA.


IMG_20190711_152545045

#Keterangan foto; Gubernur Bali Wayan Koster Menang, Permohonan Uji Materi, Pergub Bali Nomor: 97 Tahun 2018 ditolak MA.
 
 
 
DETEKSIPOST.COM – DENPASAR – BALI – Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan
gugatan uji materi dilayangkan atas Pergub Bali Nomer 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, saat memberikan keterangan pers di Jaya Saba atau rumah dinas. Kamis, 11 Juli 2019.
 
Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan penegasan kepada para kepala daerah yang akan mengadopsi peraturan serupa agar jangan ragu-ragu.
 
“Selain itu untuk kepala daerah lain jangan ragu menerapkan kebijakan terkait timbulan sampah plastik, buat kami di Bali, ini merupakan langkah awal, selanjutnya akan memperluas untuk pelestarian lingkungan,” jelasnya.
 
Menurut I Wayan Koster secara terbuka juga mengundang kepada para pegiat lingkungan yang selama ini ikut melakukan pembelaan terhadap gugatan uji materi Pergub tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.
 
“Sebagai Gubernur Bali, kami mengundang semua pihak yang telah berpartisipasi dan simpati melakukan pembelaan, silakan bertatap muka dengan saya. Ini sebagai ungkapan terima kasih,” jelas Koster.
 
IMG_20190711_140815593
 
Gubernur Bali I Wayan Koster kembali menegaskan, Pemprov Bali akan meneruskan regulasi yang lain untuk mewujudkan alam Bali yang bersih. Regulasi lain yang saat ini tengah digodok diantaranya terkait sumber air, sampah dan pengelolaan sampah.
 
“Saya akan meneruskan regulasi kebijakan agar alam Bali ini bersih,” ujar gubernur Bali.
 
“Sekarang rancangan peraturannya tengah dirancang, tahun ini akan dirilis,” tambahnya demikian.
 
Sebelumnya, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) bersama Pelaku Usaha Perdagangan Barang dari Kantong Plastik dan Pelaku Usaha Industri Barang dari Plastik melakukan gugatan ke MA atas Pergub 97 Tahun 2018.
 
Namun pada 23 Mei 2019, hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 29/P/HUM/2019 yang berbunyi, menolak permohonan keberatan hak uji materi dari pemohon (ADUPI), serta menghukum para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.000.
 
Sehingga pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi terhadap Pergub 97 tahun 2018 adalah, pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak atas ekonomi, sosial dan budaya.(TIM)