Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Mendukung Gubernur Bali Hentikan Reklamasi.


IMG-20190827-WA0007

#Keterangan foto; Ketua AMPB.Gusti Kade Sutawa. Ketua Umum Paiketan Krame Bali A.A. Suryawan Wiranatha dan bersama Pengurus AMPB.
 
 
 
DETEKSIPOST.COM – DENPASAR – BALI – “Kami dari Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Sangat mendukung atas ketegasan Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Ill untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektar di sekeliling Pelabuhan Benoa.”Ujar Ketua AMPB.Gusti Kade Sutawa. Saat press conference kepada awak media di Denpasar, Senin (26/8).
 
“Dikatakan Gusti Kade Sutawa. Agar lingkungan Pulau Bali dijaga kelestariannya agar tetap menjadi daerah kunjungan wisata yang berkualitas dan berkelanjutan.” Ungkapnya.
 
“Itu tidak bagus buat pariwisata. Batas- batas pengerjaan dan perijinannya harus diselesaikan dulu,” ucap.Sutawa ketika
 
Ketua AMPB, juga menghimbau kepada pihak PT. Pelindo III, agar taat kepada hukum, legalitas.
 
Serta menjaga lingkungan alam Bali agar tidak rusak. Begitu juga lingkungan hutan Mangrove.
 
Maka dari itu, PT. Pelindo III, memenuhi semua persyaratan dan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada.”jelasnya.
 
Sementara kegiatan reklamasi Pelabuhan Benoa di stop dahulu.
 
“Hal ini, jangan sampai melebar lagi dimana sekarang ada 85 hektar yang direklamasi.”pungkasnya.
 
“Sedangkan Aliansi masyarakat Pariwisata dalam waktu dekat juga akan turun kelapangan agar lebih tau gambaran didalam areal reklamasi menggandeng temen-temen aktivis lain yang memang dari awal kompak menolak reklamasi,” jelasnya.
 
Disamping itu, pelangaran seperti itu tidak sesuai dengan visi Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang didalamnya ada Wana Kerthi berupa hutan mangrove, juga Danau Kerthi yaitu air laut .
 
Ia berharap pihak Pelindo memnuhi surat edaran Gubernur Bali agar segera memenuhi segala perijinan dan untuk sementara reklamasi agar distop dahulu.
 
“Kami mendukung sikap tegas Gubernur Bali menghentikan reklamasi Pelabuhan Benoa,”tegas Gusti Kade Sutawa.
 
Ketua Umum Paiketan Krame Bali A.A. Suryawan Wiranatha menambahkan, pihaknya telah dua kali mendatangi Kantor Pelindo Bali untuk mengetahui proyek reklamasi Pelabuhan Benoa.
 
“Dikataka A.A. Suryawan Wiranath, nah ini yang terkait orang bosen, sehingga kami melihat bahwa gubernur menyurati pelindo, kami sangat mendukung karena sudah sejalan apa yang kami lakukan sejak 2018, hampir setahun, tahapan kita awasi atau pantau sampai sekarang, mudah-mudahan dengan seperti ini pembangunan kedepan lebih baik.
 
“Ya kita stop, kita lihat, apa sih kepentingannya, apa sih manfaatnya untuk masyarakat bali, secara mistik selanjutnya orang bali selalu terkontrol searah. “ungkap. Suryawan Wiranatha
 
IMG_20190827_021006848
 
Sehingga pelangaran seperti itu tidak sesuai dengan visi Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang didalamnya ada Wana Kerthi berupa hutan mangrove, juga Danau Kerthi yaitu air laut, “jelas.Suryawan Wiranatha.
 
Selain itu kedatangan pertama menanyakan masalah dukungan resmi yang memberikan ijin melakukan reklamasi tetapi pihak Pelindo mengatakan akan menyerahkan dokumen pendukung Minggu berikutnya.
 
Karena belum diberikan datang kembali yang kedua kalinya dan diberikan dokumen pendukung seperti Amdal, perijinan berupa rekomendasi dari Kabupaten/Kota yang mewilayahi itu tidak ada.
 
Selanjutnya, Rencana Induk Pengembangan (RIP) PT. Pelindo III. bermasalah oleh Pemerintah Kabupaten Kota Denpasar khususnya sehingga tidak bisa memberikan rekomendasi artinya rencana induk Pelindo berubah-ubah terus .
 
Apa yang akan dibangun di Pelabujan Benoa tidak jelas sedang reklamasi jalan terus akhirnya melihat reklamasi tidak berjalan dengan benar.
 
Dimana Amdal yang Pelindo buat tidak dilaksanakan dengan baik yang mengakibatkan kesulitan nelayan melaut karena lautan sudah terisi lumpur yang tebal.
 
Sehingga tidak bisa mendorong perahu ketengah laut dari Tanjung Benoa.
 
Dikhawatir lahannya akan amblas karena pengerukan alurnya terlalu dekat dengan daratan Tanjung karena tidak ada mitigasi apapaun dari PT. Pelindo III.
 
Mestinya dalam Amdal harus ada penjelasan untuk menghindari terjadinya keamblasan.
 
“Sementara begitu juga sosialisasi ke masyarakat sekitar juga tidak ada. “ujarnya.
 
Maka pihaknya memberikan peringatan akan terus memantau reklamasi Pelabuhan Benoa terutama diatas tanah reklamasi akan dibangun apa.
 
Kami tidak tau luas area yang akan di reklamasi tetapi dilihat dari prosesnya dari daerah timur semakin ke utara mendekati daerah mangrove sehingga mangrove mati.
 
Sedangkan matinya hutan mangrove itu menjadi masalah besar kalau memang mangrove mati akibat aktivitas reklamasi berarti yang melakukan aktivitas itu (Pelindo) wajib mengembalikan kondisinya seperti semula.
 
“Menurut Suryawan Wiranath, Kalau mangrovenya mati ya harus dikembalikan dengan harus menanam kembali kemudian merawat dengan baik, “ungkapnya.(TIM).