
#Keterangan foto; Ketua DPRD Rekomendasikan Pembekuan Sementara Pembangunan Sarana Pariwisata.
DETEKSIPOST.COM – BADUNG – BALI -Pembangunan usaha restoran diatas tanah eks sariclub mendulang protes dari pihak Australia. Sementara izin pembangunan sudah terbit Desember 2018 lalu.
Perdana Menteri Australia Scott Marisson sangat menyayangkan bila diatas lahan eks sari club itu digunakan untuk usaha atau keperluan lain.Sebab lahan tersebut merupakan bukti sejarah yang kelam bagi warga Australia yang tewas akibat BOM Bali 12 Oktober 2002 silam.
Ketua DPRD Badung, Dr.Drs. I Putu Parwata,MK,MM mencoba menyikapi polemik ini dengan merekomendasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk sementara membekukan izin pembangunan sarana penunjang pariwisata, Rabu 15 Mei 2019.
Anjuran rekemndasikan ini semata-mata dari pertimbangan kemanusiaan dan hubungan bilateral kedua negara tetangga,”ungkap Parwata.
Lanjut Parwata,pembekuan sementara IMB yang telah dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap niat baik Pemerintah Australia.
Terlebih, warga negara Australia telah menganggap Bali, khususnya Badung sebagai rumah kedua. “Ditunda dulu IMB-nya sambil menunggu hasil musyawarah, karena bagaimanapun juga banyak warga Australia yan kena musibah, sehingga sama-sama saling menghormati dan menghargai,” pintanya lagi.
Menyinggung tentang protes dari Australia, terkait pembangunan restauran di lahan eks Sari Club lantaran tempat tersebut memiliki sejarah. “Banyak warga Australia yang meninggal disana, jadi perlu dibicarakan, sehingga tercipta suasana nyaman diantara negara tetangga.
Ia berharap, para pemangku kepentingan harus berkomunikasi, sehingga jangan sampai ini memperkeruh hubungan Bali, khususnya Badung dan Australia. “Saya tidak menyalahkan pihak perizinan mengeluarkan izin membangun.
Sebab, kawasan tersebut masuk dalam zonasi perdagangan dan jasa, sehingga pemerintah setempat tidak dapat melarang,” pintanya.
Kami berharap ada solusi terbaik dalam mengatasi masalah tersebut. Karena itu, Putu Parwata menyarankan Gubernur, Bupati, dan Ketua DPRD melakukan diplomasi dengan pihak Australia. “ungkap Parwata.
“Kita tidak mau berseteru, karena akan merugikan daripada pariwisata itu sendiri. Dalam hal ini baik itu bupati, ketua DPRD dan gubernur agar melakukan diplomasi. Ini saran saya agar tidak menimbulkan polemik.
Sementara Parwata menginginkan agar menyelesaikan masalah ini jangan sampai ada kebekuan dari pemangku kepentingan, tetapi melihat hal yang lebih besar untuk kebaikan bersama.
Pendapata Parwata polemik pembangunan restoran tersebut berisiko jika semua pihak yang terlibat sama-sama menjalankan kewenanganya. Bahkan, dapat dipastikan akan berdampak pada sektor pariwisata Bali, khususnya Badung.(TIM).





