Law Firm TOGAR SITUMORANG


IMG_20211121_233410438

Bali – deteksipost.com – Law Firm TOGAR SITUMORANG, Jumat tanggal 19 November 2021 didatangi Wartawan Yosep Situmorang dari Koran Siasat Kota, dimana mengatakan bahwa rekan Wartawan Anto sedang ada masalah hukum di Polres Klungkung dan telah ditahan dengan dugaan tindak pidana UU Darurat karena Tertangkap Tangan membawa pisau lipat.
 
Wartawan Yosep Situmorang menceritakan kronologi awal bagaimana Wartawan Anto sedang melakukan liputan Terhadap Prilaku Oknum ASN yang kerap kali diketahui melakukan ketidak disiplinan atau sering keluar disaat jam kerja.
 
Dan saat itu ada seorang wanita dengan laki-laki paruh bayah keluar dari salah satu Hotel Transit di Kota Denpasar, maka Wartawan Anto menelusuri hingga ke Wilayah Klungkung dan untuk memastikan apakah mereka bekerja dilingkungan
Pemerintah dan Meninggalkan jam kerjanya. Saat sampai dilokasi wanita yang diduga sebagai ASN tersebut, Wartawan Anto mencoba mencari informasi agar dapat memastikan dan tidak terjadi kesalahan prihal dugaan tersebut.
 
Ternyata wanita tersebut bukan seorang ASN dan bekerja sebagai Tenaga Pengajar pada PAUD, namun karena sempat memfoto dan diketahui telah menguntit Wanita tersebut tidak terima sehingga menghubungi pihak Kepolisian, saat cekcok mulut Wartawan Anto sempat hubungin Wartawan Yosep Situmorang sehingga mencoba menemui Wartawan Anto.
 
Komunikasi tidak lancar karena handphone sudah tidak aktif dan dalam penguasaan wanita tersebut hingga pertemuan dengan mereka semua di Polsek Dawan.
 
Kembali Wartawan Yosep Situmorang saat menjumpai Wartawan Anto di Polsek Dawan dalam keadaan diintrogasi dan disaat itu dirinya juga diintimidasi dengan kasar juga bentak-bentak juga menuduh dirinya sebagai Wartawan Bodong. Wanita tersebut kelihatan kompak dengan pihak reskrim Polsek Dawan.
 
Wanita tersebut mengatakan bahwa sudah damai dan Wartawan Yosep Situmorang disuruh tunggu. Hingga pukul 21 malam dan Wartawan Anto dibawa ke Polres Klungkung bersama Wartawan Yosep Situmorang dimana saat itu telah datang Kasat Reskrim Polres Klungkung.
 
Sesampai di Polres Klungkung tidak berapa lama datang muncul wanita yang Bekerja di sekolah PAUD dan masuk ruangan sebentar kemudian keluar lagi dan pulang tanpa beban. Dan Wartawan Yosep Situmorang menunggu kira 3 jam baru dipanggil untuk Saksi, setelah beberapa jam BAP diperbolehkan pulang, walau BAP hanya terkait pekerjaan sebagai Wartawan.
 
Melihat kinerja yang telah dilakukan pihak petugas polres Klungkung dan Polsek Dawan merasakan diperlakukan tidak adil dan telah terjadi perampasan hak asasi yang dimilki, sehingga bertanya apa kami Wartawan dianggap penjahat besar yang telah membunuh dan merugikan negara.
 
Menurut Wartawan Yosep Situmorang berharap kejadian ini tidak terjadi kepada rekan Wartawan di Indonesia. Kepada Bapak Kapolri diharapkan ada tindakan tegas kepada pihak Polsek Dawan dan Polres Klungkung.
 
Pihak Wakil Redaksi Koran Siasat Kota meminta kepada Advokat Togar Situmorang untuk membantu penanganan peristiwa hukum tersebut dan mengatakan ada dugaan perampasan kebebasan Pers mengacu pada MOU antara Pihak Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Indonesia No.2/DP/MOU/II/2017.
 
Law Firm TOGAR SITUMORANG akan bekerja secara profesional dan akan koperatif sehingga dapat membela Hak para pihak tersebut sehingga bisa terselesaikan dengan baik.
 
Dalam hal ini Hak Memeriksa dan mendapatkan pisau belati di Wartawan Anto merupakan bagian dari penggeledahan badan karena termasuk salah satu benda yang dibawa oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana dan kita lihat apa yang dilakuan pihak kepolisian sudah sesuai aturan hukum.
 
Untuk Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang.
 
Advokat Togar Situmorang, SH,MH,MAP,CMed,CLA menjelaskan bahwa ketentuan tersebut ada dalam Pasal 1 Nomor 18 KUHAP tentang penggeledahan untuk mendapatkan sesuatu yang diduga keras ada padanya untuk disita. Pada dasarnya dalam KUHAP penggeledahan dibagi dua :
 
Penggeledahan Rumah
1. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lain untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut KUHAP.
 
Penggeledahan Badan
2. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian Tersangka untuk mencari benda diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta disita.
 
Pemilik Law Firm TOGAR SITUMORANG mencoba memberikan pendapat hukum
yang saya pelajari adalah sebagai berikut :
 
Tata Cara penggeledahan dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP yang berbunyi :
1. Dengan surat izin Ketua Pengadilan negeri setempat penyidik dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal Tersangka atau Penghuni menyetujui.
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal Tersangka atau Menolak atau Hadir.
5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat satu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
 
Menurut Pasal 33 KUHAP ayat 1 penggeledahan harus dapat dilakukan itu dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta Surat Izin Ketua Pengadilan dengan menjelaskan segala sesuatu yang berkepentingan penggeledahan bagi keperluan penyilidikan atau atau penyidikan sesuai Pasal 33 ayat 1.
 
Togar Situmorang menambahkan terkait penggeledahan badan mempunyai aturan tersendiri menurut Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia ( Perkapkapolri ) No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Penggeledahan badan memiliki aturan salah satunya polisi yang memeriksa merupakan seorang penyidik. Setelah penggeledahan dilakukan maka harus dibuatkan Berita Acara penggeledahan yang ditandatangani oleh Tersangka atau Keluarganya atau orang yang diberikan kuasa.
 
Penggeledahan badan ada pedoman tersendiri yang diatur dalam Perkapkapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 
Salah satu cara nya tersebut saat penggeledahan menyatakan petugas wajin meminta maaf dan meminta kesedian orang yang digeladah atas terganggu Hak Privaci karena harus dilakukan pemeriksaan, menunjukan Surat Perintah Tugas dan atau Identitas Petugas serta memperhatikan dan menghargai Hak Hak orang yang di Geledah.
 
Pemilik Law Firm TOGAR SITUMORANG yang kantor hukum berada di Bali, Jakarta, Bandung memberikan tambahan informasi, dalam praktik, memang kadang untuk mendapatkan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat tidak mudah itu lah tujuan Negara untuk menjamin Hak Asasi seseorang atas rumah kediamannya agar tidak merupakan upaya gampang dipergunakan penyidik tanpa Pembatasan dan Pengawasan.
 
Togar Situmorang juga menjelaskan bagaimana terkait aturan dalam keadaan mendesak bisa kita baca di Pasal 34 KUHAP yaitu apabila mendesak :
1. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi Pasal 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan penggeledahan :
a. Pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada atasnya.
b. Pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
c. Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya.
d. Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.
 
2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seprti dimaksud dalam ayat 1 penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan setempat guna memperoleh persetujuannya.
 
Kantor Law Firm TOGAR SITUMORANG di Provinsi Bali beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No.22 Denpasad Timur, Jl. Teuku Umar Barat No.10 Kota Denpasar, Jl. Raya Gumecik Gg Melati No.8, By Pass Prof. IB Mantra,Ketewel, Kabupaten Gianyar. Sedangkan DKI Jakarta beralamat di Jl. Kemang Selatan Raya No. 99, Gd Piccadilly, Jakarta Selatan, Sedang yang di Provinsi Jawa Barat beralamat di Jl. Terusan Jakarta No. 181 Ruko Harmoni Kav.18, Antipani,Kota Bandung.
 
Law Firm TOGAR SITUMORANG ini juga menjelaskan keadaan mendesak itu bilamana ditempat yang akan digeledah diduga keras terdapat Tersangka atau Terdakwa yang patut dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindakan pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan Surat izin dan Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat ”tutup Togar Situmorang, Sang Panglima Hukum.(tim).